lenterakalimtan.com, MUARA TEWEH – Terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat akan kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut), DPRD Barut melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh H Tajeri (30/1/2025)
RDP ini dihadiri oleh 13 anggota DPRD Barut, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta para camat, agen LPG, dan undangan lainnya.
Tajeri menyoroti bahwa masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan LPG bersubsidi, sehingga mengurangi jatah bagi warga yang berhak.
Menanggapi hal itu, Asisten II Sekda Barut, H Gazali, menekankan perlunya ketegasan petugas dalam mengawasi harga LPG agar tetap stabil.
Ia juga menyoroti adanya pedagang yang memperoleh LPG bukan dari pangkalan resmi, yang perlu segera ditertibkan.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barut, Dewi Handayani, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring dengan turun langsung ke lokasi pangkalan.
“Dari 146 jumlah pangkalan di Barito Utara, terdapat 91 pangkalan aktif dan 55 pangkalan tidak aktif. Selain itu kami juga belum mendapatkan informasi mengenai penyaluran LPG 3 kg karena agen tidak memberikan data yang cukup ke kami,” ucap Dewi.
H Taufik Nugraha, salah satu anggota DPRD, mengusulkan agar rantai distribusi LPG 3 kg diselidiki lebih lanjut. Selain itu, ia juga mengajukan peningkatan jumlah agen serta penambahan kuota LPG di Barut agar pasokan mencukupi dan harga tetap terkendali untuk masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Perusda Batara Membangun, Asianoor Alihazeki, mengajukan usulan penambahan jumlah pangkalan sebesar 10%, dari yang ada saat ini menjadi 15 pangkalan. Dengan penambahan tersebut, diharapkan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih merata dan kelangkaan dapat diatasi.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi terhadap permasalahan LPG 3 kg di Barito Utara. Diharapkan, keputusan yang diambil dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Editor: Rian
