lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Lonjakan harga Pertalite hingga mencapai Rp15.000 per liter dan Pertamax menyentuh Rp17.000 per liter, disertai kelangkaan BBM di Kabupaten Barito Utara, mendapat sorotan keras dari DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H dari Fraksi Gerindra, menilai kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan mendesak Pertamina wilayah Kalimantan Tengah untuk segera bertindak.
Tajeri menegaskan, keluhan masyarakat tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi warga. Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan distribusi BBM serta adanya dugaan permainan harga di lapangan.
“Tolong dipertanyakan, perwakilan Pertamina Kalteng itu apakah tidur atau ditidurkan? Atau mungkin sudah kekenyangan hingga tidak turun ke lapangan? Harga Pertalite Rp15 ribu per liter jelas tidak wajar dan harus diawasi,” tegas Tajeri, Sabtu (22/11/2025) malam.
Berdasarkan laporan warga, Tajeri menyebut rantai distribusi BBM diduga bermasalah. BBM dibeli dari SPBU oleh pelangsir, kemudian dijual kembali ke pengecer dengan harga tinggi hingga masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terbebani.
Selain persoalan BBM, Tajeri juga menyoroti penutupan sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram yang telah dilaporkannya ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM. Ia berharap pemerintah pusat segera turun langsung ke Muara Teweh untuk melakukan pengecekan distribusi BBM dan LPG secara menyeluruh.
“Ini suara rakyat. Pengawasan harus diperketat. SPBU wajib memberikan penjelasan terbuka terkait pembatasan pembelian. Transparansi dan solusi cepat harus menjadi prioritas,” tambahnya.
DPRD Barito Utara menyatakan siap mendukung langkah pemerintah pusat apabila diperlukan inspeksi langsung guna mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga BBM di daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom, menilai akar persoalan kelangkaan BBM tidak semata-mata pada distribusi lapangan, melainkan pada kuota BBM dari pemerintah pusat yang tidak pernah bertambah, meski jumlah kendaraan terus meningkat signifikan setiap bulan.
“Kuota BBM kita tidak pernah bertambah, sementara rata-rata 500 sepeda motor baru masuk setiap bulan. Ini bukan hanya soal antrean, tapi soal kebijakan dan data,” ujar Taufik usai RDP bersama PLN Muara Teweh, Kamis (20/11/2025).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera melakukan survei resmi ke dealer kendaraan dan menjadikan data tersebut sebagai dasar formal pengajuan penambahan kuota BBM ke Gubernur Kalimantan Tengah dan DPR RI.
Taufik juga menyoroti kondisi saat Barito Utara menjadi tuan rumah MTQH Kalimantan Tengah, di mana peserta dari berbagai kabupaten/kota turut membeli BBM di Muara Teweh sehingga kuota lokal semakin terbebani.
“Ini harus dijadikan bahan pengajuan resmi. Kalau kuota mencukupi, tidak akan ada pelangsir dan antrean panjang. Kami di DPRD siap mengawal, tetapi pemerintah daerah harus bergerak sekarang,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi
