lenterakalimantan.com, TANJUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong menerima kunjungan kerja dan pemantauan dari Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Kolonel Arh Riyanto Budi Nugroho.
Kunjungan tersebut berlangsung di kantor BPBD Tabalong, Jumat (4/9), dan disambut langsung oleh Kalak BPBD Tabalong Haris Fakhrozi, didampingi Sekretaris BPBD Dono Agus Christiono beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, rombongan Mabes TNI diajak meninjau sejumlah fasilitas penunjang penanganan bencana, mulai dari ruang Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi), Posko Siaga Karhutla, armada dan peralatan penanggulangan bencana, hingga layanan pengaduan kebencanaan.
Usai peninjauan, kedua pihak kemudian melaksanakan koordinasi terkait strategi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tabalong.
Kolonel Arh Riyanto Budi Nugroho memberikan apresiasi tinggi terhadap sistem penanganan karhutla di Tabalong. Ia menyebut daerah ini termasuk yang paling siap dalam menghadapi potensi kebakaran.
“Tabalong relatif paling minim terdampak karhutla. Jika ada asap, sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga seperti Kalteng dan Kaltim,” ujarnya.
Baca juga: Tabalong Sabet Dua Penghargaan Nasional, Kantongi Insentif Fiskal Rp3,5 Miliar
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kesiapsiagaan dan kecepatan respons petugas di lapangan.
“Saya acungi empat jempol untuk BPBD dan Pemkab Tabalong. Sosialisasi sangat masif, dan sistem komunikasi berjalan sangat baik. Begitu ada titik api, tim di tingkat desa langsung bergerak, bahkan dalam waktu sekitar 20 menit sudah sampai lokasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Tabalong, Haris Fakhrozi, menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir penanganan karhutla dilakukan secara intensif dan gotong royong hingga kondisi mulai terkendali.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar titik api berada di area lahan pertanian masyarakat yang sedang dibuka, bukan kawasan hutan.
“BPBD berfokus pada pemadaman, mitigasi, serta verifikasi luas area terdampak. Sementara aspek penegakan hukum menjadi kewenangan pihak berwajib,” jelasnya.
Untuk mempercepat respons dan meningkatkan akurasi data, BPBD Tabalong juga memanfaatkan integrasi data Satgas Udara serta teknologi drone untuk pemetaan lokasi, koordinat titik api, hingga pengukuran luas dan kondisi lahan secara langsung.
Selain penanganan di lapangan, upaya pencegahan dan edukasi juga terus digencarkan hingga tingkat desa, sekolah, dan perangkat daerah yang masuk dalam klaster kebencanaan.
BPBD Tabalong juga terus berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam penanganan potensi karhutla di kawasan hutan sesuai kewenangan masing-masing.
Editor: Rizki
