lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyalurkan 600 paket bantuan pangan kepada masyarakat serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 116 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangka Raya, Minggu (25/10/2026).
Penyaluran bantuan berlangsung di Masjid Al-Azhar, Jalan Bangaris 9, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut. Selain bantuan pangan dan BLT, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian masker dan vitamin.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dialog dengan warga diperlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mengetahui kondisi warga di lapangan. Melalui komunikasi seperti ini, kebersamaan dapat diperkuat dan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dapat diketahui,” ujar Agustiar.
Baca juga: Rio Kriswana Dorong Kalteng Manfaatkan Superhub Nusantara untuk Perkuat Hilirisasi
Ia juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mengacu pada data penerima yang akurat dan telah terverifikasi.
“Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Jika masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum terdata, silakan sampaikan melalui kelurahan agar dapat diverifikasi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Linae, pendataan yang akurat serta komunikasi antara perangkat daerah dan pemerintah kelurahan diperlukan agar program bantuan dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Program pemerintah perlu didukung koordinasi yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pendataan dan komunikasi antara perangkat daerah dengan pemerintah kelurahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya,” jelas Linae.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan warga secara langsung. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat agar program dan pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” tandasnya.
Linae menjelaskan, setiap paket bantuan pangan yang disalurkan berisi beras sebanyak 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Sementara itu, 116 KPM masing-masing menerima BLT KHBS sebesar Rp250 ribu.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Pendapatan Warga Bergantung pada Kondisi Cuaca
Lurah Tanjung Pinang, Geral Namara, mengatakan wilayahnya memiliki sekitar 1.820 kepala keluarga (KK). Sebagian warga menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Geral, pekerjaan sebagai petani dan nelayan membuat sebagian masyarakat cukup bergantung pada kondisi cuaca. Perubahan cuaca dapat memengaruhi aktivitas kerja sekaligus pendapatan mereka.
“Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan yang bergantung pada kondisi cuaca. Karena itu, bantuan pemerintah sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan warga ketika cuaca memengaruhi aktivitas dan penghasilan mereka,” ungkap Geral.
Ia mengatakan pihak kelurahan terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam program bantuan.
“Kelurahan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait dalam menyampaikan data warga yang membutuhkan. Pendataan dan verifikasi perlu dilakukan sesuai ketentuan agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria,” katanya.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, terutama dalam pembaruan dan verifikasi data penerima, agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Editor: Rizki
