lenterakalimantan.com, SAMARINDA — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan penekanan kepada para pejabat, khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar menjauhi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Harum saat memimpin Morning Briefing di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur, Jalan M Yamin, Senin (22/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Harum menyampaikan tiga prinsip utama agar aparatur pemerintah terhindar dari praktik korupsi. Pertama, tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Kedua, tidak melakukan praktik mark up. Ketiga, menghindari kegiatan fiktif.
“Ada tiga cara agar kita terhindar dari korupsi. Mudah sekali. Jangan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Jangan mark up dan jangan ada kegiatan fiktif,” tegasnya.
Gubernur Harum mengingatkan, menjelang akhir tahun biasanya OPD bekerja ekstra demi mengejar tingginya serapan anggaran. Namun menurutnya, capaian tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan harus dibarengi dengan kualitas program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ke depan, ia menginginkan perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan. Bukan sekadar laporan administrasi yang rapi, tetapi kerja yang cepat, terukur, dan disertai tanggung jawab yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan harus dikejar dan dituntaskan sejak semester pertama dan kedua, bukan justru menumpuk di akhir tahun anggaran. Untuk itu, Gubernur berharap dukungan penuh para kepala OPD agar seluruh program dapat berjalan sesuai perencanaan.
“APBD itu bukan untuk diparkir. Satu rupiah pun harus memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, semakin cepat APBD terserap, maka pergerakan ekonomi masyarakat juga akan semakin positif. Oleh karena itu, pada tahun mendatang evaluasi program akan dilakukan secara rutin setiap bulan, atau paling lama tiga bulan sekali, agar seluruh kegiatan dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai target.
Gubernur Harum juga menegaskan tidak ingin mendengar terlalu banyak alasan terkait kesulitan maupun hambatan, baik karena dinamika kebijakan pusat maupun kondisi ekonomi yang sedang melambat.
“Kalau ekonomi lesu, ya effort kita yang dinaikkan. Bukan malah ikut lesu,” tegasnya.
Selain itu, para pimpinan OPD diminta memiliki keberanian dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang menuntut keberanian dalam mengambil keputusan.
“Jabatan itu untuk orang-orang pemberani. Kalau penakut, jadi staf saja. Ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya memberi motivasi.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara tidak seharusnya berorientasi pada kekayaan pribadi.
“Kalau ingin uang banyak, jadi pengusaha saja. Kalau pegawai duitnya banyak, orang pasti bertanya-tanya, itu uang dari mana,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kaltim itu juga mengingatkan seluruh OPD agar mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD dengan melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta memastikan seluruh kegiatan didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap Kalimantan Timur tetap bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Jangan sampai disclaimer,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Harum mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menyambut tahun baru dengan semangat dan komitmen perubahan.
“Selamat menyambut tahun baru, harapan baru. Mari kita mulai dengan perubahan dan semangat baru,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Wakil Gubernur Seno Aji, sementara Sekretaris Daerah Sri Wahyuni bertindak sebagai moderator.
