lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah, yang digelar di Ruang Rapat DH 1–5 Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Harum yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) turut menandatangani dokumen bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. M. Aris Marfai, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, serta para ketua asosiasi pemerintahan daerah, yakni Apkasi, Apeksi, dan Apdesi.
Gubernur Harum menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Menurutnya, integrasi data melalui Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Intinya, membangun itu memerlukan data. Data yang akurat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas. Dengan satu data, kita memiliki peta jalan yang sama dalam membangun bangsa ini,” tegas Harum.
Ia juga menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah darat dan laut yang luas. Kondisi tersebut, kata Harum, menuntut sinergi lintas sektor dan lintas wilayah agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.
“Bangsa ini sangat besar dengan persoalan yang kompleks. Karena itu, kita memerlukan big data atau satu data, agar siapa pun pemimpinnya ke depan tetap memiliki tujuan yang sama dan membaca data yang sama untuk Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menekankan bahwa data merupakan elemen krusial dalam perencanaan pembangunan nasional. Penandatanganan kerja sama ini, menurutnya, menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi.
“Kerja sama ini merupakan ikhtiar untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan informasi yang terhimpun dalam Satu Data Indonesia. Ini sekaligus menjadi momentum penguatan fondasi data Indonesia, khususnya dalam perencanaan pembangunan,” kata Rachmat.
Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BIG sebagai upaya memperkuat tata kelola data geospasial nasional.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Anggota DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.
