lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bersama dinas-dinas teknis Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (21/5/2025).
Ketua Pansus RPJMD, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan bahwa pembahasan ini bertujuan menyelaraskan program prioritas Gubernur Kalsel dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Kami ingin memastikan RPJMD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan dapat diukur hasilnya. OPD harus menyampaikan program unggulan secara rinci,” jelasnya.
Rapat maraton yang berlangsung hingga malam hari ini juga dihadiri Wakil Ketua Pansus, Habib Farhan Husein BSA, S.T., yang menekankan pentingnya sinergi untuk menjalankan visi dan misi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuriyadi Sulaiman.
“Harapannya visi-misi ini bisa berjalan hingga 2030 dan tercapai 100 persen,” ujarnya.
Adapun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir antara lain: Inspektorat, Diskominfo, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, Dinas Sosial, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Kesra, dan Bappeda Provinsi Kalsel sebagai koordinator penyusunan.
Sejumlah anggota Pansus turut memberikan catatan, khususnya mengenai:
- Peningkatan kualitas layanan publik
- Pemerataan pembangunan antarwilayah
- Penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kepala Bappeda Kalsel, Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si., menyampaikan bahwa dokumen RPJMD akan terus disempurnakan berdasarkan masukan DPRD, konsultasi publik, dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
“RPJMD ini harus aspiratif, berbasis data, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” ujarnya.
Proses pembahasan akan berlanjut hingga dokumen ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, yang diharapkan menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan dan responsif hingga tahun 2030.
Editor : Tim Redaksi
