lenterakalimantan.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) kembali memperjuangkan perbaikan jalan nasional di wilayah Kaltim, khususnya jalur menuju Kutai Barat (Kubar).
Keluhan tersebut disampaikan Gubernur Harum langsung kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/10/2026).
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” keluh Gubernur Harum menyuarakan banyaknya keluhan masyarakat pengguna jalur tersebut.
Gubernur Harum memahami dinamika politik global dan perang di Timur Tengah yang berdampak terhadap perekonomian nasional serta alokasi APBN. Namun, ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian besar terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di daerah.
“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jangan sampai terjadi seperti di Kutai Barat. Sudah tidak dibangun jalan baru, yang lama juga tidak diperbaiki,” sindir Gubernur lagi.
“Makanya saya minta kepada Pak Dirjen. Tidak apa-apa kami tidak dibuatkan jalan baru, tapi jalan yang ada tolong dipelihara dan diperbaiki,” tambah Gubernur.
Plt Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Irhamsyah menambahkan, total jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Dari jumlah tersebut, kondisi jalan mantap mencapai 65,45 persen, sedangkan 34,55 persen dalam kondisi tidak mantap. Data tersebut tercatat hingga semester II 2025.
Selain jalur menuju Kutai Barat, Gubernur Harum juga menyampaikan kondisi jalan nasional Bontang–Kutai Timur. Demikian pula sebagian ruas jalan dari Kutai Timur menuju Berau yang masih mengalami kerusakan.
“Bontang – Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” ucap Gubernur.
Menurut Harum, Pemprov Kaltim siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan maupun penanganan jalan nonstatus melalui skema pembiayaan bersama.
Salah satunya jalur Sotek di Penajam Paser Utara (PPU) menuju Bongan di Kutai Barat. Jalur sepanjang sekitar 88 kilometer tersebut dinilai dapat memperpendek jarak tempuh dari Kutai Barat menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga ratusan kilometer.
Skema pembiayaan bersama tersebut, lanjut Harum, sebelumnya sudah diterapkan untuk penanganan jalur Kubar–Mahakam Ulu (Mahulu). Sebagian pembiayaan menggunakan APBD Kaltim dan sebagian lainnya melalui APBN.
“Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai,” canda Gubernur.
Merespons aspirasi tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan akan meminta jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera melakukan kolaborasi untuk mempercepat penanganan.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya,” kata Roy Rizali Anwar.
Terkait kapan percepatan pembangunan dapat dilakukan, Roy memastikan akan diupayakan sesegera mungkin.
“Nanti kita lihat secepat mungkin, sebisa kita lakukan percepatan,” tutup Roy.
Konferensi Regional Teknik Jalan tersebut diselenggarakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yang tahun ini genap berusia 51 tahun.
Konferensi juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Ketua Umum DPP HPJI Hedy Rahadian, Ketua DPD HPJI Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, para pejabat IKN, serta anggota HPJI dari seluruh Indonesia.
