lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, kembali menjadi sorotan publik. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai keterisolasian Mahulu setiap kali bencana melanda harus segera diatasi dengan solusi cepat dan efektif, salah satunya melalui penyediaan helikopter untuk mobilisasi bantuan.
Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai sejumlah media di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (8/8/2025) siang. Menurutnya, kondisi geografis Mahulu yang didominasi perbukitan dan hutan lebat membuat jalur transportasi darat sangat terbatas. Saat musim hujan, kerusakan jalan dan cuaca ekstrem memperparah akses menuju wilayah tersebut.
“Jalur darat di Mahulu dan Kutai Barat belum sepenuhnya tembus. Saat bencana, pasokan bahan makanan terhambat. Sungai pun tidak selalu bisa dilalui, sehingga satu-satunya pilihan adalah menggunakan helikopter,” ujarnya.
Hasanuddin menuturkan, masalah ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah provinsi. Namun, hingga kini solusi permanen belum terwujud. Ia menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kaltim bersama Forkopimda, menyiapkan satu unit helikopter yang bisa digunakan bersama, baik untuk keadaan darurat maupun kunjungan ke wilayah perbatasan.
Menurutnya, pengadaan helikopter tidak selalu harus dibeli. Skema kerja sama dengan pihak ketiga atau memanfaatkan dukungan corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Mahulu dapat menjadi alternatif. Ia mencontohkan, perusahaan tambang besar yang memiliki kegiatan di daerah tersebut bisa membantu menyediakan armada udara.
“Kalau darurat seperti sekarang, helikopter bisa segera dikerahkan. Tidak seperti kemarin, saat kita harus meminjam ke Polda, ternyata masih dalam perbaikan. Terpaksa distribusi bantuan dilakukan lewat sungai dengan memindahkan barang dari kapal besar ke kapal kecil, yang memakan waktu lama,” jelasnya.
Mahulu merupakan salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Timur yang dibentuk pada 2013. Dengan jumlah penduduk sekitar 35 ribu jiwa, sebagian besar wilayahnya hanya bisa diakses lewat jalur sungai atau udara. Saat bencana banjir atau longsor terjadi, pasokan logistik sering terhambat berhari-hari.
Tercatat, pada awal 2024 lalu, banjir besar di Mahulu mengakibatkan beberapa desa terisolasi selama hampir dua minggu. Bantuan logistik dari Samarinda dan Kutai Barat hanya bisa dikirim menggunakan helikopter milik TNI dan Polri, yang jumlahnya terbatas dan jadwal operasionalnya padat.
Hasanuddin berharap rencana penyediaan helikopter khusus untuk penanganan bencana ini dapat dimasukkan dalam APBD 2026. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi investasi penting bagi daerah, mengingat banyak jalan di wilayah perbatasan, baik di utara maupun timur, masih rusak dan sulit dilalui.
“Kita harus siap menghadapi kondisi darurat, apalagi daerah perbatasan dan pedalaman sangat tergantung pada jalur transportasi yang terbatas. Kalau ada helikopter yang bisa digunakan bersama Forkopimda, proses evakuasi maupun distribusi bantuan akan jauh lebih cepat,” pungkasnya.
Selain meminta penyediaan helikopter, Hasanuddin juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Mahulu. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim yang telah mencanangkan pembangunan beberapa ruas strategis di kawasan hulu, namun meminta agar realisasinya lebih dipercepat demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.
Editor : Muhammad Tamyiz
